BOGOR | BeritaOKI | - Transaksi
non-tunai kini semakin menjadi bagian esensial dalam pengelolaan keuangan, baik
di sektor publik maupun swasta. Penggunaan transaksi digital menawarkan
berbagai manfaat, termasuk efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam
pencatatan keuangan. Inovasi dalam transaksi non-tunai ini berperan penting,
terutama dalam mendukung pemerintah desa untuk mencapai akuntabilitas yang
lebih tinggi dan memudahkan pemantauan anggaran di setiap lini pengelolaan
desa.
bank bjb
mengambil langkah signifikan dalam mendukung pelaksanaan digitalisasi keuangan di pedesaan melalui kerja sama dengan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah dengan mengimplementasikan siskeudes link pada
kabupaten dan kota yang memiliki desa. Kerja sama ini dituangkan dalam
komitmen bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Dinas
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 18 Kabupaten dan 1 Kota di Jawa Barat. Penandatanganan Komitmen Bersama ini menjadi tonggak
awal dari akselerasi penerapan transaksi non-tunai yang akan melibatkan hampir
seluruh desa di provinsi tersebut. Turut
hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat
Dicky Saromi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) 18 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Jawa
Barat dan Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Isa Anwari beserta jajaran serta tamu undangan lainnya.
Melalui
penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) link
yang terhubung dengan API Cash Management
System (CMS) dari bank bjb, diharapkan setiap transaksi dapat
dilakukan secara digital dan mudah dipantau. Inovasi ini memungkinkan desa
untuk bertransaksi langsung tanpa melibatkan uang tunai, yang pada gilirannya
mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan
anggaran desa.
Dalam
komitmen bersama ini, bank bjb juga berperan sebagai bank persepsi yang
mengelola seluruh transaksi keuangan desa. Hal ini membuka peluang lebih besar
bagi bank bjb untuk memperkenalkan layanan perbankan digitalnya secara
lebih luas di pedesaan, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem transaksi
keuangan yang terintegrasi dengan sistem pemerintah daerah dan pusat.
Implementasi
komitmen ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi
terkait lainnya. Dengan adanya sinergi ini, transaksi non-tunai di tingkat desa
diharapkan mampu berjalan lebih lancar dan terstruktur, sejalan dengan visi
pemerintah untuk mendorong desa mandiri yang berbasis teknologi.
bank bjb selama ini aktif dalam
memperkenalkan berbagai program inovasi keuangan, seperti layanan cashless dan digital payment melalui
produk CMS dan mobile banking. Hal ini memudahkan pengguna, baik perorangan
maupun lembaga, untuk melakukan transaksi dengan cepat dan aman, tanpa
terhambat jarak dan waktu. Inovasi-inovasi ini juga memperluas inklusi keuangan
di pedesaan, memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk
menggunakan produk keuangan modern. Nantinya, setiap desa diharapkan dapat
menjalankan pengelolaan anggaran secara efektif.
Bertempat
di Jimmers Mountain Resort Bogor, penandatanganan
Kesepakatan Bersama ini diikuti
dengan sosialisasi implementasi transaksi non-tunai di seluruh desa di Jawa
Barat. Kegiatan ini juga menjadi forum bagi bank bjb, DPMD dan Diskominfo untuk memperkenalkan fitur-fitur Siskeudes
Link dan bagaimana desa dapat memanfaatkannya. Dengan adanya CMS bank bjb yang
terintegrasi, pemerintah desa tidak hanya memiliki kontrol atas anggaran tetapi
juga fleksibilitas dalam melakukan transfer dana secara elektronik.
Selain
untuk memudahkan transaksi, sistem ini juga memungkinkan desa untuk mendapatkan
data yang akurat terkait dengan pengeluaran dan pemasukan dana desa, yang
tentunya akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa
depan.
Dalam hal
pengembangan program ini, bank bjb
berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah desa.
Pelatihan ini akan memastikan setiap perangkat desa memahami proses penggunaan
CMS, sehingga operasional keuangan desa dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan
demikian, penerapan transaksi non-tunai ini dapat dilakukan dengan optimal dan
mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Inisiatif
ini juga sejalan dengan visi pemerintah pusat yang menargetkan seluruh desa di
Indonesia memiliki sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui
teknologi yang disediakan oleh bank bjb,
desa di Jawa Barat bisa menjadi model penerapan transaksi non-tunai untuk
desa-desa lain di Indonesia.
Dengan
dukungan bank bjb, pemerintah desa
akan lebih mampu mengelola pendapatan daerah secara efektif, yang pada akhirnya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta akan membuka jalan bagi bank bjb
untuk menawarkan produk layanan lainnya, seperti pinjaman mikro bagi pelaku
usaha kecil dan menengah di desa. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi
lebih modern dalam pengelolaan keuangannya, tetapi juga memiliki akses yang
lebih baik untuk mengembangkan ekonomi lokal.
Kerja sama
antara bank bjb, DPMD dan Diskominfo ini
diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian desa,
sekaligus memperkuat posisi bank bjb sebagai bank pembangunan daerah
yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
