 |
| Dok.Ist |
BANDUNG | BeritaOki | Pemerintah Kabupaten Sumedang bertekad untuk mengurangi angka tindak pidana korupsi. Salah satu wujud komitmen ini tercermin dari hasil capaian Monitoring Center of Preventing (MCP) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MCP merupakan alat yang dikembangkan oleh KPK untuk mempermudah pemantauan serta koordinasi dalam pencegahan korupsi di tingkat daerah. Fungsi utama MCP adalah untuk mendukung upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
“Skor rata-rata MCP Kabupaten Sumedang mencapai 91 persen, menempatkan kami di posisi ke-4 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan ke-79 secara nasional. Prestasi ini menunjukkan bahwa komitmen kami sudah menuju arah yang positif,” ungkap Pj Bupati Yudia Ramli saat bertemu dengan Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Andhika Widiarto, dan tim observasi di Aula Tampomas PPS, Rabu (31/7/2024).
Tim KPK saat ini tengah melakukan Observasi Program Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi Tahun 2024. Kabupaten Sumedang telah terpilih sebagai salah satu contoh kabupaten dalam upaya pencegahan korupsi.
Ini merupakan kesempatan berharga bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan prinsip birokrasi yang benar. Kami menyadari bahwa perjalanan menuju pemerintahan yang bersih masih panjang, namun dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak, kami yakin Sumedang dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi,” tambah Yudia.
Di sisi lain, Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, yang turut mendampingi tim KPK, menyatakan bahwa KPK memberikan kepercayaan kepada Jawa Barat untuk mengikutsertakan tiga kabupaten/kota dalam observasi sebagai daerah antikorupsi.(DMF)
