 |
| Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom, (dok istimewa) |
BANDUNG | BeritaOKI | Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, yang membidangi keuangan salah satu mitra kerjannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jabar, meminta pemerintah provinsi untuk melakukan kajian terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom, mengatakan bahwa dari 41 BUMD Jabar, sebagian besarnya tidak produktif dan belum mampu memberikan kontribusi pendapatan melalui deviden, sementara pendapatan daerah juga sedang minim sehingga efisiensi harus dilakukan termasuk penyertaan modal bagi BUMD, jelasnya saat dihubungi via telepon selulernya.
Menurut H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai BUMD, kita minta due diligence sebetulnya. Peninjauan secara tuntas. Kalau perlu di-merger ya di-merger. Kalau bisa dibubarkan, bubarkan saja daripada terus-terusan menyedot APBD melalui penyertaan modal, tapi tidak memberi imbal balik positif bagi Jabar, tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat, sejauh ini hanya dua BUMD yang sehat dan berkontribusi bagi Jawa Barat, dari total 41 BUMD tersebut, yakni BJB dan PT Migas Utama Jabar (MUJ).
Sementara yang lainnya, tidak memberikan kontribusi berarti. Jangankan untuk memberikan deviden dalam membantu membangun Jabar, menghidupi perusahaannya sendiri pun masih sulit. Padahal Pemprov Jabar, sangat berharap sokongan dari BUMD untuk memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), seiring dengan menurunnya realisasi pendapatan daerah.
Ditambahkan H. Pepep peningkatan yang kita harapkan salah satunya dari BUMD karena kita sudah investasi begitu besar. Tapi kenyataannya, dari semua BUMD, hanya dua yang sehat. Sisanya silakan cek sendiri. Itu yang kita harapkan, mereka memberikan deviden bermakna membiayai pos pembangunan kita, tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang. ini.
Berdasarkan data Pendapatan daerah pada 2023 diketahui terealisasi sebesar Rp 34,77 triliun atau 97,62 persen, terdiri dari pendapatan asli daerah terealisasi Rp 24,37 triliun atau 98,29 persen. Pendapatan transfer terealisasi Rp 10,28 triliun atau 95,96 persen dan pendapatan lain-lain terealisasi Rp115 miliar atau 107,92 persen.
Sementara, untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp 35,51 triliun atau 95,56 persen. Belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 19,09 triliun, belanja modal Rp 2,52 triliun, belanja tidak terduga Rp 23,60 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 13,87 triliun.“Untuk silpa tercatat Rp 800,40 miliar.(adip/sbr)
