 |
| Anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom (dok-istimewa) |
BANDUNG | BeritaOKI | Anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom mengapresiasi Pemerintahan Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 13 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
Keberhasilan meraih WTP ke-13 kalinya tentunya harus terus dipertahankan dan diterus pada tahun-tahun mendatang. Numan, terkait temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Ri, agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota Legislatif Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi keberhasilan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Eksekutif-Legislatif) kembali meraih WTP ke 13 kalinya. Namun, dalam pemeriksaan BPK RI masih ada temuan, untuk itu, DPRD Jabar minta Pemprov Jabar untuk segera ditindaklanjuti, hal ini penting agar kedepan tidak lagi menjadi temuan lagi, tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Lebih lanjut dikatakan H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom
yang membidangi keuangan, menyikapi soal PPDB dan kekurangan Sekolah yang mencapai diatas seratus kecamatan belum memiliki SMA Negeri dan SMK Negeri. jelas wakil rakyat Daerah pemilihan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang ini.
Menurut H. Pepep hal tersebut menimbulkan dampak masih banyak kecamatan di Jawa Barat belum memiliki SMA dan SMK Negeri tentunya setiap tahun ajaran baru atau pelaksanaan PPDB, pasti ada persoalan. Untuk kedepan perlu dibentuk Satgas dalam mengatasi permasalahan kekurangan sekolah dan penanganan PPDB, papar anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat ini .
Dikatakannya pembangunan Unit Sekolah Baru kendala utamanya adalah sulit mencari lahan dan kalaupun ada harganya cukup mahal. Sehingga, hingga kini masih ada diatas kecamatan se Jabar belum memiliki SMA/SMK Negeri. Padahal, setiap penyusunan anggaran kita setujui, alokasi anggaran untuk pembebasan lahan dan pembangunan USB, terang H. Pepep
Ditambahkannya kesulitan dalam pencarian lahan untuk USB, sementara sudah dialokasikan anggarannya, dan berakhir tidak terpakai, sehingga menjadi SILPA dan dianggarap perencanaan anggaran tidak matang. Hal ini berdampak menjadi temuan dalam LHP BPK RI.
Untuk itu kedepan dalam mengatasi kekurangan sekolah SMA/SMK Negeri dan menekan aksi ketidak puasan para orang tua calon peserta didik baru, maka pihaknya mendorong penyelenggaraan sekolah terbuka atau terintegrasi sebagai alternative sistem pembelajaran guna mendukung pemerataan Pendidikan, khusus di wilayah kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri terutama di daerah terpencil, pungkas anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(adip/sbr)
