Oleh : Anugrahani Prasetyowati, S.ST, M.Si
Kepala BPS Kabupaten OKI
Inflasi,
merupakan isu strategis sebagai salah satu indikator perekonomian suatu wilayah
yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa. Banyak sekali manfaat yang
didapatkan oleh suatu wilayah yang mempunyai indikator ini. Misalnya sebagai
faktor koreksi keterlibatan harga dalam penghitungan beberapa indikator
strategis seperti UMR, garis kemiskinan, gini ratio, pertumbuhan
ekonomi, dll. Selain itu juga, inflasi sendiri menjadi indikator yang secara
nasional ditargetkan untuk terjaga stabilitasnya. Untuk tahun 2024 misalnya, Menko
Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam High Level Meeting Tim
Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) 2024 pada 29 Januari 2024 yang lalu, menyatakan
bahwa sasaran inflasi 2024 ditargetkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi
sebesar 1 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.010/2021.
Mulai
tahun 2024, Kabupaten OKI merupakan salah satu dari 150 kabupaten kota di
Indonesia yg menghitung inflasi berdasarkan laju pergerakan indeks harga
konsumen (IHK). IHK dihitung berdasarkan pada basket komoditas hasil Survei
Biaya Hidup (SBH 2022) melalui Survei Harga Konsumen. Rilis inflasi Kabupaten
OKI secara perdana, pada 1 Februari 2024 yang lalu berdasarkan data yg telah
dihitung oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada bulan Januari
2024 di Kabupaten OKI terjadi deflasi atau terjadi penurunan harga secara month
to month (m to m) dibandingkan dengan harga di bulan desember 2023. Dibandingkan
dengan kondisi pada Januari 2023 yang
lalu, inflasi year on year (yoy) di Kabupaten OKI adalah sebesar 4,92
persen.
Sejak
awal, pemerintah Kabupaten OKI sangat serius menyikapi angka inflasi yoy yang hampir mencapai lima persen ini. Berbagai
macam program kebijakan baik kebijakan yang bersifat keharusan se-Sumatera Selatan
yang dicanangkan oleh bapak PJ Gubernur Sumsel, maupun kebijakan lokal yang
merupakan kebijakan yang digagas oleh Bapak PJ Bupati OKI diluncurkan untuk
meredam laju inflasi di Kabupaten OKI. Salah satu kebijakan PJ Bupati OKI,
Bapak Asmar Wijaya dalam keseriusannya terkait angka inflasi ini adalah melibatkan
BPS Kabupaten OKI sebagai narasumber di dalam pelaksanaan Focus Group Discussion
(FGD) yang diselenggarakan setiap bulan setelah rilis berlangsung, dan juga
pada setiap pertengahan bulan untuk mengetahui perkembangan harga pasar
beberapa komoditas penting utamanya yang mempunyai bobot tertinggi sebagai
komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat OKI.
Memasuki
bulan kedua, selama bulan Februari 2024 kembali OKI mengalami deflasi
secara m to m dan sedikit mengalami
perlambatan inflasi yoy dibandingkan bulan Januari yaitu sebesar 4,60 persen,
dibandingkan Februari 2023 yang lalu. Berpijak pada data perkembangan harga
pasar untuk beberapa komoditas penting yang mengalami perubahan harga,
Pemerintah Kabupaten OKI menindaklanjuti hasil FGD dengan melakukan berbagai
macam kebijakan.
Dalam
implementasi ”Strategi 4K” sebagai strategi yang telah disepakati oleh
Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kabupaten OKI juga melakukan berbagai upaya
untuk dapat menekan laju inflasi yang terjadi di Kabupaten OKI. Didalam
penerapannya, untuk strategi pertama yaitu ”Keterjangkauan Harga”, kebijakan
umum seperti yang telah dilakukan oleh hampir seluruh kabupaten kota di
Indonesia yaitu operasi pasar murah, dilakukan sebanyak 3 kali seminggu yaitu
pada hari Senin, Selasa, dan Kamis setiap minggunya di berbagai tempat di
wilayah Kabupaten OKI. Ada 2 inovasi yaitu Program PERJAKA (Perusahaan Jaga
Keterjangkauan Harga) dan program BISMILAH (BAZNAS Isi Sembako Melalui Amal
Ibadah) yang merupakan langkah kongkret dalam pelaksanaan menjaga
keterjangkauan harga. Komoditas-komoditas penting yang di-supply pada
operasi pasar murah ini adalah komoditas yang mengalami kenaikan harga pada
perkembangan harga pasar yang disampaikan oleh BPS Kabupaten OKI dalam
pelaksanaan FGD terkait inflasi yang diselenggarakan setiap bulannya oleh Dinas
Perdagangan Kabupaten OKI. Bahkan Selama Bulan Ramadhan dan sampai menjelang lebaran,
operasi pasar murah juga dilakukan hampir setiap harinya dengan cakupan wilayah
yang lebih luas di berbagai kecamatan di Kabupaten OKI.
Penerapan
Strategi 4K yang kedua, yaitu ”Ketersediaan Pasokan” dilakukan dengan langkah
SAMPAN (Satuan Pengaman Pangan), dimana kegiatan ini adalah kegiatan yang
dilakukan secara berkala di dalam monitoring harga yaitu dengan sidak pasar
yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk di dalamnya adalah BPS dan juga
Bulog. Program lainnya dalam menjaga ketersediaan pasokan diantaranya adalah Kerjasama Daerah melalui KIPASMU KANDA
(Ketersediaan Pasokan Melalui Kerjasama Antar Daerah), diantaranya telah
dilakukan kerjasama Perumda Bende Seguguk dg PT. Pringsewu Jaya Sejahtera Kab.
Pringsewu Lampung, dan Proses MoU antara Bupati OKI dengan Bupati Brebes dan
Wako Pagar Alam yang masih berproses, serta dengan kabupaten terdekat yaitu
Kabupaten Ogan Ilir. Gerakan BALAP BECAK (Bantuan Langsung Percepatan BerTanam
Cabe Serentak) yang digagas oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan
Pangan, Gerakan CAMAT PKK (Cabe Tomat PKK) yang serentak didukung oleh ibu-ibu
PKK se-Kabupaten OKI, pemantauan harga melalui aplikasi MIDANG (Monitoring
Komoditas Dagang) dan Peresmian Toko TPID GERAI JAM SEMBAKO (Gerakan Atasi
Inflasi Jual Murah Sembako). Data kebutuhan untuk pasokan per komoditi, yang
digunakan sebagai dasar berbagai gerakan ini menggunakan olahan data konsumsi
dari data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh BPS.
Di
dalam ”Menjaga Kelancaran Distribusi” sebagai penerapan Strategi 4K yang
ketiga, Pemerintah Kabupaten OKI melakukan gerakan ARTIS (Angkutan Gratis). Untuk
menjaga kelancaran distribusi beberapa komoditas penting, pembangunan
infrastruktur di berbagai wilayah di dalam Kabupaten OKI, yang merupakan
wilayah terluas di Sumatera Selatan, juga perlu ditingkatkan agar konektivitas
dan kelancaran distribusi dapat semakin lancar sehingga dapat mengurangi cost
di dalam penetapan harga komoditas. Beberapa pembangunan jalan yang
menghubungkan antardesa dengan ibu kota kecamatan juga perlu dianggarkan karena
sarana jalan ini merupakan sarana terpenting di dalam menjaga kelancaran
distribusi ini.
Untuk
mendukung strategi 4K yang ke 4, yaitu ”Komunikasi Efektif”, Pemda OKI Rutin
Menggelar FGD, dan telah melakukan Sosialisasi ”Belanja Bijak, Hindari Panic
Buying, Food Waste” melalui berbagai kanal media. Salah satu manfaat
dari FGD sebagai langkah ”Komunikasi Efektif” di antara seluruh stakeholder
yang peduli tentang inflasi adalah sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan
tentang apa itu inflasi, bagaimana cara menghitung inflasi, apa manfaat inflasi
dan juga apa yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Dengan data yang
disajikan dalam FGD, seluruh stakeholder dapat memahami arti pentingnya inflasi
bagi perekonomian di Kabupaten OKI.
Berdasarkan
hasil rilis Inflasi OKI pada tanggal 1 April 2024 yang dilakukan oleh BPS,
inflasi di Kabupaten OKI adalah sebesar 0,05 persen (m to m) merupakan prestasi
yang sangat baik bagi pemerintah OKI di dalam mengupayakan terkendalinya
inflasi di Kabupaten OKI. Jika kita bandingkan momen Ramadhan menjelang lebaran
yang terjadi pada tahun 2023 kemarin, inflasi OKI di bulan April 2023 (karena
Ramadhan dimulai tanggal 25 Maret 2023) adalah sebesar 1,42 persen. Biasanya
memang inflasi yang terjadi selama bulan Ramadhan menjelang lebaran hari raya Idul
Fitri berkisar mencapai 0,5-1,5 persen secara month to month, namun
adanya berbagai gerakan dan juga kepedulian seluruh stakeholder sehingga
Pemerintah OKI dapat menekan laju inflasi hingga hampir mendekati nol persen.
Hal ini menunjukkan bahwa program dan gerakan yang dilakukan pemerintah
Kabupaten OKI dinilai sangat efektif dan efisien. Secara yoy, inflasi di bulan
Maret 2024 juga mengalami perlambatan yaitu sebesar 4,56 persen dibandingkan
dengan harga Maret 2023 dari inflasi yoy Februari yang lalu sebesar 4,60 persen. Beberapa
komoditas penting yang harus terus dijaga pasokan dan distribusinya hingga
lebaran dan pasca lebaran nanti antara lain daging ayam ras, telur ayam ras,
pempek, minyak goreng, bawang putih, ayam hidup, dan nanas. Beberapa komoditas
ini adalah komoditas yang mempunyai bobot tertinggi di dalam andil inflasi
selama bulan Maret 2024.
Dengan
menggunakan data yang akurat, BPS sebagai penyedia data untuk perencanaan dan
monitoring evaluasi pembangunan nasional berharap agar apa yang telah dipotret
atau dihitung oleh BPS, dapat menjadi dasar untuk pemerintah melakukan berbagai
kebijakan sehingga kebijakan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan lebih
efektif menyentuh masyarakat hingga dapat dirasakan kebermanfaatannya secara
berkelanjutan. Ke depan, diharapkan Pemerintah Kabupaten OKI dan stakeholder
terkait terus memperkuat sinergi di dalam upaya menjaga inflasi agar dapat
mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan
program Pemulihan Ekonomi di Kabupaten OKI. Data Akurat, Inflasi Terjaga.
