OKI | BeritaOKI | Ketua Forum Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Muherli membantah keras isu negatif yang ditudingkan kepada dirinya beserta beberapa rekan sesama kepala puskesmas terkait mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan Kepala Dinas Iwan Setiawan kepada 33 Kepala Puskesmas.
Menurut Muherli menegaskan tidak pernah sekalipun terjadi arahan untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan Kepala Dinas. "Justru pernyataan tendensius tersebut kemungkinan dilontarkan tidak lepas dari persoalan pribadi yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan kedinasan." Ujarnya
"Bagaimana mungkin saya disebut koordinator pengumpul dana dari rekan-rekan puskesmas. Sementara yang dituduhkan tidak pernah terjadi sekalipun. Terlebih disebut sebagai kutipan uang rutin setiap bulan," ujarnya di Kayuagung, Senin (29/1/2024).
Dikatakan Muherli, berbagai urusan dinas seperti sosialisasi atau kegiatan pelayanan kesehatan lainnya telah dianggarkan tersendiri oleh Dinas Kesehatan. Termasuk anggaran untuk puskesmas masing-masing,
"Secara logika, terbilang konyol sekali dilakukan bila meminta pungutan tersebut. Sementara masing-masing telah memiliki anggaran tersendiri," jelasnya.
Adanya kabar tidak sedap tersebut, Muherli merasa terganggu terutama kinerja dirinya dimana ia mendapatkan keluhan serupa dari rekan-rekan sejawat,
"Rekan-rekan mengeluhkan hal yang sama. Mereka mendesak kami harus mengeluarkan klarifikasi agar fitnah yang terlontar tidak diyakini sebagai fakta sebenarnya. Bahkan bila diperlukan, mereka malah hendak mengajukan gugatan secara hukum," ucapnya.
Lebih lanjut, dikatakan Muherli terkait beberapa pertemuan 13 dari 33 kepala puskesmas yang dituding sebagai kelompok tertentu. Dia menggarisbawahi dengan jelas, bahwa kelompok 13 tersebut sengaja dipanggil kepala dinas untuk berkoordinasi terkait penanganan demam berdarah. .
Sambung dia, dalam kelompok kecil tersebut terdiri dari kepala puskesmas yang wilayahnya telah terjadi kasus demam berdarah dan kapus yang telah berhasil menekan angka kasus secara proporsional,
"Kapus yang telah terjadi kasus maupun yang dianggap sudah berpengalaman menekan angka kasus demam berdarah di wilayah masing-masing ini dikumpulkan untuk merumuskan penanganan secara komprehensif.
Diteruskan dia, justru tidak berlaku efektif bila seluruh kapus diminta hadir. Mengingat jarak tempuh dan biaya serta prinsip prioritas penanganan yang didahulukan guna menekan dan meminimalisir penyebaran kasus DBD meluas,
"Cukup dibekali sejumlah mitigasi pencegahan demam berdarah bagi wilayah yang belum terkena dampak dari kasus demam berdarah. Jadi kapus yang dipanggil bukan dipilih-pilih untuk bersekutu atau semacamnya," urainya.
Memperkuat pernyataan Ketua Forum Puskesmas Muherli tersebut. Ditemui secara terpisah, ketegasan juga disampaikan Kepala Puskesmas Muara Batun, Susanti didampingi kapus Mesuji Makmur, Siti Muntowiyah mengungkapkan fakta sebenarnya
dengan mengutarakan bahwa isu tersebut sebaiknya disertai bukti-bukti pendukung telah terjadinya penggalangan dana atas permintaan Kepala dinas kepada kapus setempat,
"Sebagai kepala puskesmas sejak tahun 2019 lalu, tidak pernah sekalipun adanya permintaan seperti yang dituduhkan. Baik secara langsung atau tidak. Ataupun secara tertulis maupun lisan. Secara individual maupun terkoordinir. Itu fitnah paling keji," ungkap Santi.
Masih berkaitan lainnya. Selain hal yang berkenaan sebelumnya. Kepala Puskesmas Penanggoan Duren Rista nadia mengaku hubungan sesama kepala puskesmas terbilang solid. Menurut dia, hubungan kerja yang selama ini justru terjalin semakin kompak setelah forum kapus terbentuk sejak 2020 lalu.
Adapun anggapan terpecah belah tersebut, menurut perempuan berhijab ini memungkinkan benar terjadi lantaran pemikiran sempit oknum itu sendiri yang berlaku parsial dan individual hingga akhirnya tercipta ilusi adanya faksi-faksi tertentu. (pani)
