 |
| Ilustrasi proses daftar ulang PPDB SMA/SMK Provinsi Jawa Barat. / disdik.jabarprov.go.id/ |
BANDUNG | BERITAOKI.COM | Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Wahyu Mijaya memberikan penjelasan bahwa pihak Disdik Jabar membatalkan kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
Menindaklanjuti pembatalan (diskualifikasi) kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Wahyu Mijaya menegaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh.
"Kita sudah membentuk tim evaluasi. Kita punya tim di Radjiman (Kantor Disdik Jabar), kantor cabang dinas, dan di masing-masing sekolah. Dari tim masing-masing tersebut, kita akan mengevaluasi berbagai kekurangan. Nanti hasil evaluasinya akan kita lihat," tutur Kadisdik, Selasa (18/7/2023).
Kalau melihat data, tambah Kadisdik, ada beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi (terkait pemalsuan). "Kita tidak bisa menjudge terindikasi, tapi ada beberapa data yang kita lihat mengarah ke situ. Seperti, Kabupaten Bogor ada 1.635, Kabupaten Bekasi 589, dan Kab. Bandung 410. Tapi, tidak berarti itu indikasi yang negatif," ujarnya.
Untuk antisipasi ke depan, Kadisdik menjelaskan, pertama pihaknya akan mengikuti proses evaluasi yang diadakan oleh kementerian dan akan melihat kondisi riilnya.
"Kedua, kita membentuk tim evaluasi untuk melihat kekurangan di pelaksanaan PPDB tahun 2023 dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Kemudian, apa yang harus dilakukan baik di internal ataupun dari mitra," terangnya.
Sebagai contoh, tambah Kadisdik, Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Disdukcapil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas sosial. "Kami akan komunikasikan dengan dinas terkait. Kami coba susun secara keseluruhan. Kami petakan semuanya dan nanti kita sampaikan kepada Dinas Sosial, Disdukcapil, dan lainnya. Dari data tersebut, kita cari solusi ke depannya," jelasnya.
Kadisdik memastikan, untuk evaluasi pihaknya tidak menargetkan waktu, namun akan berupaya seoptimal mungkin.
Sedangkan untuk siswa tidak mampu yang bersekolah di swasta, Kadisdik mengungkapkan, Pemprov Jabar tetap membantu dengan memberikan bantuan keuangan melalui BPMU. "Konteksnya kita membantu, bukan gratis," pungkasnya.***
